Tata Kelola Kolaboratif dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara : Analisis Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
Bilah Samping Artikel
Isi Artikel Utama
Abstrak
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan kebijakan publik strategis yang dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan dan transformasi tata kelola pemerintahan nasional. Keterbatasan kapasitas fiskal negara mendorong pemerintah mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai instrumen pembiayaan sekaligus mekanisme kolaborasi kebijakan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaboratif dalam pembangunan IKN melalui skema KPBU dengan menempatkan Otorita IKN sebagai aktor sentral dalam kerangka collaborative governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan telaah dokumen kebijakan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka collaborative governance yang mencakup kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, tata kelola KPBU dalam pembangunan IKN telah memiliki dasar hukum dan kelembagaan yang cukup kuat. Namun, pada tataran implementasi, kolaborasi masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan sumber daya antaraktor, kompleksitas koordinasi lintas sektor, serta perlunya penguatan akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, keberhasilan KPBU dalam mendukung pembangunan IKN sangat bergantung pada kualitas tata kelola kolaboratif yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
Rincian Artikel
Bagian
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Authors who publish with Intelektual: Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi agree to the following terms:
- The author retains copyright licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0), which allows others to remix, adapt, and expand on the author's work non-commercially, and even if someone else's new work must also acknowledge the author and is non-commercial, they do not need to license their derivative works on the same terms.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their websites) before and during the submission process, as this can lead to productive exchange, as well as earlier and greater citation of the published work ( See Impact of Open Access). Authors can archive preprints and postprints or publisher/PDF versions.
Cara Mengutip
Referensi
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2023). Interactive governance in times of transformation: The role of collaboration, innovation, and digitalization. Public Administration Review, 83(4), 742–754. https://doi.org/10.1111/puar.13598
Anggraeni, D., & Sari, R. (2020). Implementasi skema kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur publik. Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 123–137.
Aziz, M. (2023). Skema pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara dan peran sektor swasta. Jurnal Kebijakan Fiskal, 5(1), 45–60.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). Rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara. Bappenas Republik Indonesia.
Bappenas. (2022). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024: Pemindahan Ibu Kota Negara. Kementerian PPN/Bappenas.
Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. Georgetown University Press.
Emerson, K., & Nabatchi, T. (2022). Collaborative governance regimes revisited. Public Administration Review, 82(1), 25–37. https://doi.org/10.1111/puar.13407
Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2023). Digital government and public management research: Finding the crossroads. Government Information Quarterly, 40(1), 101720. https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101720
Herdiana, D. (2022). Kebijakan pemindahan ibu kota negara dan tantangan tata kelola pemerintahan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 10(2), 145–160.
Kandiyoh, A., Wibowo, A., & Alfen, H. W. (2022). Public–private partnership governance and institutional support in developing countries. Journal of Infrastructure Policy and Development, 6(1), 1–18.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kementerian Keuangan RI.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Skema pembiayaan KPBU dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko.
Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2022). Governing the smart city: A review of the literature on smart urban governance. International Review of Administrative Sciences, 88(2), 392–408. https://doi.org/10.1177/0020852320966858
Nugrohosudin, B. (2022). Otorita Ibu Kota Nusantara dan desain pemerintahan baru Indonesia. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 7(1), 33–47.
Otorita Ibu Kota Nusantara. (2023). Blueprint pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai smart city. Otorita IKN.
Patu, M., & Akhmadi, A. (2021). Skema KPBU sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur publik di Indonesia. Jurnal Manajemen Pembangunan, 5(2), 89–104.
Pratama, R. A., & Hidayat, R. (2025). Tata kelola kelembagaan Otorita IKN dalam transisi pemerintahan nasional. Jurnal Administrasi Publik, 15(1), 1–15.
Pratama, R. A., & Hidayat, M. (2025). Tata kelola pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU pada proyek strategis nasional. Jurnal Kebijakan Publik, 16(1), 1–15.
Republik Indonesia. (2015). Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41.
Rusyono. (2025). Tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara dan implikasi fiskal jangka panjang. Jurnal Perencanaan Pembangunan, 9(1), 55–70.
Suharto, E. (2024). Kebijakan publik dan tantangan kelembagaan dalam pembangunan strategis nasional. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 12(2), 101–115.
Warsito, T., & Nugroho, R. (2024). Kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam proyek strategis nasional: Tantangan tata kelola dan kepentingan publik. Jurnal Administrasi Publik, 19(1), 45–62.
Wicaksono, K. W., & Rakhmat, M. Z. (2023). Model kelembagaan khusus dalam administrasi publik Indonesia: Studi kasus Otorita IKN. Jurnal Administrasi Negara, 29(3), 321–336.