The Tata Kelola Pertambangan Berbasis Aplikasi SIMBARA Sebagai Pencegahan Kerugian Keuangan Negara
Bilah Samping Artikel
Isi Artikel Utama
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) dalam mendukung transformasi digital pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia serta peranannya dalam mencegah potensi kerugian keuangan negara. SIMBARA dikembangkan sebagai platform yang mengintegrasikan berbagai kementerian dan lembaga untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dari tahap awal hingga akhir. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur, serta analisis data berdasarkan model “Miles dan Huberman” yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti regulasi, laporan evaluasi pemerintah, jurnal ilmiah, dan dokumen akademik yang relevan sejak tahun 2015. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa SIMBARA berhasil mengintegrasikan sistem lintas sektor seperti MODI, MOMS, e-PNBP, dan SIMPONI, yang berkontribusi pada penguatan pengawasan, percepatan proses perizinan, dan optimalisasi penerimaan negara dari PNBP dan pajak. Selain itu, SIMBARA efektif dalam mendeteksi praktik pertambangan ilegal serta berbagai modus kecurangan, termasuk manipulasi NTPN. Implementasi sistem ini tercatat mampu mencegah potensi kerugian negara sebesar Rp7,71 triliun pada periode 2022–2024. Temuan ini menegaskan bahwa SIMBARA merupakan fondasi penting dalam digitalisasi tata kelola pertambangan nasional yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Rincian Artikel
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Authors who publish with Intelektual: Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi agree to the following terms:
- The author retains copyright licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0), which allows others to remix, adapt, and expand on the author's work non-commercially, and even if someone else's new work must also acknowledge the author and is non-commercial, they do not need to license their derivative works on the same terms.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their websites) before and during the submission process, as this can lead to productive exchange, as well as earlier and greater citation of the published work ( See Impact of Open Access). Authors can archive preprints and postprints or publisher/PDF versions.
Referensi
Djatmiati, T. S., Santoso, B. T., Rustan, A., & Ardhiyoko, A. (2022). Analysis Of Law Enforcement Against Coal Mining Businesses In Indonesia In The Condition Of The Covid-19 Pandemic. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 19.
Eaves, D., Mazzucato, M., & Vasconcellos, B. (2024). Digital public infrastructure and public value: What is ‘public’about DPI?
Energi, K., & Mineral, S. D. (2020). Laporan Kinerja KESDM 2020.
Hadiwiyoso, S., Panggabean, M. L., & Sudjiarto, T. (2023). Upaya mencegah kejahatan korupsi pada sektor pertambangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online).
Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan.
Lathif, N. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara. Jurnal Panorama Hukum.
Margareth, C. (2025). Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Mineral Dan Batubara Melalui Pengaturan Royalti Batubara. Juremi: Jurnal Riset Ekonomi.
Munir, A., Djatmiati, T. S., & Santoso, B. T. (2025). Challenging Government Overreach. Indonesian Journal of Law and Society.
Nasarudin, M. (2025). Mendorong Reformasi Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Strategi Optimalisasi Integrasi E-Pnbp Dan Simbara Di Sub-Sektor Minerba. Journal of Innovation Research and Knowledge.
Neeley, T., & Leonardi, P. (2022). Developing a digital mindset. Harvard Business Review.
Octaviani, A. V., Nabila, A., Mayadi, F., & Saleh, M. Z. (2025). Pembatasan Kebijakan Ekspor Batu Bara Bagi Perekonomian Indonesia. Journal of Management and Creative Business.
Pamungkas, B. N., & Haptari, V. D. (2022). Analisis skema pengenaan pajak karbon di Indonesia berdasarkan united nations handbook mengenai penerapan pajak karbon oleh negara berkembang. Jurnal Pajak Indonesia.
Putri, D. Y. A. (2024). Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial.
Santoso, B. T., & Munir, A. (2023). Efforts to Prevent Acts of Abuse Authority That Result in Harm State Finances Using the Government’s Internal Supervision Apparatus. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum.
Saputra, G. F., & Yopan, M. (2025). Analysis of police super app innovation implemented in the ranks of the national police in public services in the community: analisis inovasi polri super app di implementasikan di jajaran polri dalam pelayanan publik di masyarakat. Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora).
Sarwono, J. (2006). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif.
Susilo, E. H. (2023). Strategi Percepatan Digitalisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Menuju Tranformasi Digital Berkelanjutan. Jurnal Pendidikan Tambusai.
Laporan Kinerja Kementrian ESDM 2020.
Laporan Kinerja Kementrian ESDM 2021.
Laporan Kinerja Kementrian ESDM 2022.
Laporan Kinerja Kementrian ESDM 2023.
Laporan Kinerja Kementrian ESDM 2024.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 20l9 tentang Satu Data Indonesia.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Laporan Evaluasi SPBE Tahun 2024, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.