KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TRANSPORTASI FEEDER WIRA WIRI SUROBOYO DALAM PERSPEKTIF STANDAR PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TRANSPORTASI FEEDER WIRA WIRI SUROBOYO DALAM PERSPEKTIF STANDAR PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Abstrak

Transportasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
Berdasarkan klasifikasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, serta diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Feeder ini termasuk ke dalam kategori
Angkutan Jalan, khususnya Angkutan Umum. Penelitian ini mengkaji Kualitas Pelayanan Publik
Transportasi Feeder Wira Wiri Suroboyo Dalam Perspektif Standar Penyelenggaraan Bidang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021,
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan yang
diberikan untuk memenuhi harapan pengguna serta kesesuaiannya dengan standar pelayanan
publik yang berlaku. Analisis dilakukan Dengan mengintegrasikan teori kualitas pelayanan
publik dari Zeithaml et al. (1990) ke dalam kerangka regulasi PP No. 30 Tahun 2021, Penelitian
ini mengevaluasi kualitas pelayanan transportasi feeder Wira Wiri Suroboyo melalui pendekatan
lima dimensi kualitas pelayanan Zeithaml et al. (1990), serta mengaitkannya dengan prinsip
penyelenggaraan transportasi publik yang selamat, aman, efisien, efektif, dan seimbang
sebagaimana diatur dalam PP No. 30 Tahun 2021. Hasil menunjukkan bahwa dimensi tangibles
(bukti fisik) telah mendukung aspek keselamatan dan keamanan melalui penyediaan fasilitas
standar seperti CCTV, aksesibilitas, dan tempat duduk prioritas. Namun, dimensi reliability dan
responsiveness masih menghadapi hambatan, seperti ketidakkonsistenan jadwal dan minimnya
prosedur darurat, yang berdampak pada rendahnya efisiensi dan efektivitas layanan. Sementara
itu, dimensi assurance dan empathy belum sepenuhnya mencerminkan pelayanan yang
seimbang, terutama dalam menjamin akses yang setara dan komunikasi yang inklusif. Temuan
ini menegaskan perlunya perbaikan sistemik agar kualitas pelayanan publik dapat berjalan
selaras dengan prinsip-prinsip dasar transportasi yang ditetapkan pemerintah.