Etika Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya Etika Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya

Isi Artikel Utama

Ibra Yuniar
Tri Prasetijowati
Bagus Ananda Kurniawan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika pelayanan publik dalam mewujudkan good governance di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya. Latar belakang penelitian ini didorong oleh reformasi birokrasi serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan serta prosedur pelayanan publik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika pelayanan publik di Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah berjalan cukup efektif. Hal ini tercermin dalam implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, kondisionalitas, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara aparatur dan masyarakat. Faktor utama yang memengaruhi keberhasilan tersebut meliputi integritas dan kompetensi aparatur, komitmen pimpinan, budaya organisasi, sarana prasarana, serta sistem pengawasan internal yang konsisten.Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan etika aparatur secara berkelanjutan dan peningkatan partisipasi publik merupakan elemen penting dalam membangun tata kelola kepolisian yang bersih, profesional, dan berkeadilan. Dengan demikian, etika pelayanan publik tidak hanya menjadi landasan moral birokrasi, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian.

Rincian Artikel

Cara Mengutip
Yuniar, I., Prasetijowati, T. ., & Kurniawan, B. A. . (2025). Etika Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya: Etika Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya. INTELEKTUAL ( E-Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi ), 12(2), 249–258. https://doi.org/10.55499/intelektual.v12i2.1643
Bagian
Articles

Referensi

Anđelković, J. (2023). Good governance in public administration. Bizinfo Blace, 14(2), 121–126. https://doi.org/10.5937/bizinfo2302121a

Arfita, S., Putera, R. E., & Zetra, A. (2022). Implementasi etika aparatur sipil negara dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 162–169.

Choirulsyah, D. (2024). Implementasi etika administrasi publik: langkah utama dalam menciptakan good governance di Indonesia. Jurnal Administrasi Negara, 9(3), 195–203.

Denhardt, J. V, & Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service: Serving, Not Steering. M.E. Sharpe.

Hutahaean, M., Eunike, I. J., & Silalahi, A. D. K. (2023). Do social media, good governance, and public trust increase citizens’ e-government participation? Dual approach of PLS-SEM and fsQCA. Human Behavior and Emerging Technologies, 1–19. https://doi.org/10.1155/2023/9988602

Karunia, R. L., Solihati, K. D., & Wati, N. K. (2022). Implementation of good governance principles in the land transportation management center. KnE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.11014

Polres Pelabuhan Tanjung Perak. (2018). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polres Pelabuhan Tanjung Perak Tahun 2017.

Rahman, D. Y., & Assyahri, W. (2025). Kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia dalam etika administrasi publik. Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan, 3(1), 21–42.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Singh, A. (2023). A theoretical understanding of governance and good governance. Vidya: A Journal of Gujarat University, 2(1), 39–47. https://doi.org/10.47413/vidya.v2i1.125

United Nations Development Programme (UNDP). (1997). Governance for Sustainable Human Development. UNDP.

Wibowo, A. A., & Kertati, I. (2022). Reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Public Service and Governance Journal, 3(1), 1–12. https://doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2785

Yanto, H., Pujiati, A., Handayani, B. D., Ridzuan, A. R., Keshminder, J. S., & Rachman, M. A. (2024). Good government governance as a moderator in achieving sustainable development goals in Indonesia. International Journal of Sustainable Development and Planning, 19(2), 715–722. https://doi.org/10.18280/ijsdp.190228

Yuliah, E. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan, 30(2), 129–153. https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58